Pokja Adat
Menjaga kedaulatan tanah adat, batas wilayah ulayat suku-suku asli, dan eksistensi masyarakat hukum adat di delapan kabupaten.
Pelajari Pokja AdatPortal Informasi Resmi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Wadah representasi kultural dalam perlindungan hak ulayat adat, pemberdayaan mama-mama Papua, serta pemantapan harmoni kerukunan antarumat beragama di delapan kabupaten.
Menjaga kedaulatan tanah adat, batas wilayah ulayat suku-suku asli, dan eksistensi masyarakat hukum adat di delapan kabupaten.
Pelajari Pokja AdatPemberdayaan martabat mama-mama Papua, advokasi perlindungan kekerasan, serta pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan generasi masa depan.
Pelajari Pokja PerempuanMemelihara kerukunan antarumat beragama, dialog lintas lembaga iman, serta menjaga kedamaian dan toleransi bersama di Tanah Damai Papua.
Pelajari Pokja AgamaWilayah kerja representasi kultural Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah mencakup 8 kabupaten dan 131 distrik: Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai.
WAKIL KETUA I MRP PAPUA TENGAH TERIMA PENYAMPAIAN ASPIRASI ALIANSI HONORER NASIONAL (AHN) DPW PAPUA TENGAH
WAKIL KETUA I MRP PAPUA TENGAH, YANG MULIA PAULINA MAREI, SAMBUT KEDATANGAN DANREM 173/PRAJA VIRA BRAJA BESERTA ISTRI DI BANDARA DOUW ATURURE NABIRE
Pdt. YOEL MURIB. S.Sos, TERPILIH SEBAGAI WAKIL KETUA II MRP PAPUA TENGAH DALAM PEMILIHAN PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
KETUA MRP PAPUA TENGAH
Ketua MRP Papua Tengah Hadiri Prosesi Penyambutan Pangdam XXIX/Mambruk di Nabire
KETUA MRP PAPUA TENGAH MINTA DPRP DAN GUBERNUR REVISI PERDASUS NOMOR 14 TENTANG ORANG ASLI PAPUA (OAP)
Nabire, 15 Oktober 2026 Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah,
Anggota MRP Pokja Perempuan Hadiri Rapat Kerja Pertama Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Perempuan Papua, Dengan Tema “Membangun Perempuan,
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Sekretaris
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2o2l Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2o2i Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oo1 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provtnsi Papua
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang