Nabire 22 April 2026. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi yang berlangsung di Restaurant Jakarta, Nabire, Provinsi Papua Tengah. dan dipimpin langsung oleh Ketua MRP Papua Tengah. Pertemuan tersebut membahas hasil temuan lapangan terkait konflik yang terjadi di wilayah Dogiyai dan Puncak, serta merumuskan langkah strategis untuk penanganannya.

Dalam arahannya, Ketua MRP Papua Tengah menyampaikan bahwa kondisi Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja., akibat konflik yang belum terselesaikan. Menurutnya, kehadiran MRP bukan dalam konteks politik praktis, melainkan untuk melindungi hak hidup dan kedaulatan masyarakat.

Papua Tengah tidak boleh menjadi tempat pertumpahan darah. Wilayah ini harus menjadi tempat yang memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi semua orang, ujarnya.

Dalam rapat tersebut, tim lapangan memaparkan hasil pengumpulan data dari sejumlah wilayah terdampak. Ketua tim, Yulius Wandagau, menyampaikan laporan awal yang mencakup kronologi kejadian di Dogiyai dan Puncak. Sementara itu, anggota tim dari Dogiyai, Yehuda Gobai, mengusulkan agar hasil temuan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi keputusan Rapat Pleno sehingga dapat menjadi rekomendasi resmi kepada pihak terkait.

Namun, Ketua MRP menegaskan bahwa laporan tersebut masih akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan dalam forum pleno. Di sisi lain, Kelompok Kerja (Pokja) Agama menekankan pentingnya langkah strategis lanjutan, tidak hanya berhenti pada rekomendasi administratif.

Laporan lapangan juga mengungkap kondisi memprihatinkan di wilayah Sinak. Anggota tim, Yoel Murib, menjelaskan bahwa terjadi pengungsian besar-besaran di sejumlah kampung seperti Kali, Puru, Wonu hingga Pogoma. Selain itu, fasilitas gereja di Timobur dilaporkan digunakan sebagai pos keamanan, serta terjadi kontak tembak antara kelompok bersenjata dan aparat di sekitar permukiman warga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MRP mempertanyakan validitas data yang disampaikan. Ketua tim lapangan menjelaskan bahwa informasi diperoleh dari berbagai sumber kredibel, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, keluarga korban, serta saksi kunci di lapangan.

Dalam diskusi yang berkembang, berbagai pandangan disampaikan oleh anggota MRP dan Pokja. Pokja Agama menyoroti konflik ideologi yang dinilai belum terselesaikan selama puluhan tahun, serta mengusulkan format laporan yang lebih komprehensif, mencakup peta lokasi, kronologi, identitas korban, hingga dokumentasi visual sebagai alat bukti advokasi.

Di sisi lain, kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Beberapa anggota menegaskan pentingnya keberanian dalam menyebut pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta di lapangan.

Menutup rapat, Ketua MRP Papua Tengah merumuskan sejumlah langkah tindak lanjut. Pertama, MRP akan menyurati Kapolda Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah untuk mendesak pengungkapan pelaku penembakan warga sipil. Kedua, akan diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua Tengah.

Selain itu, MRP juga akan melakukan koordinasi dengan MRP se-Tanah Papua guna menyatukan komitmen sebelum dibawa ke Pemerintah Pusat.

Melalui langkah-langkah tersebut, MRP Papua Tengah berharap konflik yang terus berulang dapat segera diakhiri dan masyarakat dapat hidup dengan aman serta sejahtera di tanah Papua.