Nabire, 7 Juli 2026 – Dentang tifa menggema di ruang pertemuan saat Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers (TOT) bagi seluruh anggota MRP Papua Tengah. Pemukulan tifa bukan sekadar seremoni pembukaan, melainkan simbol dimulainya komitmen bersama untuk memperkuat pemahaman, pengawasan, dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) demi melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 6–7 Juli 2026 di Nabire, menjadi momentum penting bagi MRP Papua Tengah untuk memperkuat kapasitas anggotanya sebagai representasi kultural Orang Asli Papua. Melalui pelatihan ini, para anggota dipersiapkan agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal, mengawal pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan manfaat Dana Otsus benar-benar dirasakan hingga ke distrik dan kampung.
Acara pembukaan dihadiri Sekretaris MRP Provinsi Papua Tengah, Elimelek Edowai, S.Sos., M.M., Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Ukas, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, para narasumber, pimpinan dan anggota MRP, serta panitia pelaksana.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur menegaskan bahwa MRP merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus. Menurutnya, anggota MRP harus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, mengawasi penggunaan Dana Otsus, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak kepada kepentingan Orang Asli Papua.
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan bahwa seluruh anggota MRP memiliki tanggung jawab besar setelah mengikuti pelatihan ini.
"Tifa ini kita pukul sebagai tanda dimulainya kerja kita. Setelah kembali ke daerah masing-masing, saya berharap seluruh anggota MRP menjadi duta Otonomi Khusus. Turunlah ke masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, jelaskan kebijakan Otsus, dan pastikan Dana Otsus benar-benar sampai kepada Orang Asli Papua," tegasnya.
Pada hari kedua, peserta memperoleh penguatan materi dari Dr. Ir. Agus Sumule mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan pembangunan daerah, serta Prof. Dr. M. Hetaria, S.H., M.H. yang membahas pembangunan hukum, politik, keamanan, dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dalam implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus. Diskusi panel bersama Tim MRP Papua Tengah juga mengulas berbagai tantangan implementasi Otsus di lapangan.
Dalam sesi diskusi, para anggota MRP menyampaikan sejumlah persoalan strategis, mulai dari mekanisme penganggaran MRP, dampak perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus terhadap representasi politik Orang Asli Papua, kewenangan kelembagaan MRP, hingga keterlambatan pencairan Dana Otsus yang dinilai menghambat pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris MRP Papua Tengah, Elimelek Edowai, menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPRP Papua Tengah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan Otonomi Khusus.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRP, MRP, DPRD Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Otonomi Khusus tidak hanya berhenti pada aspek regulasi dan anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Kegiatan ditutup dengan penyusunan rekomendasi, doa bersama, dan foto bersama sebagai simbol komitmen seluruh peserta untuk terus mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada kepentingan Orang Asli Papua.
