Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Agustinus Anggaibak, SM, memberikan tanggapan resmi terkait sambutan Pj. Gubernur Papua Tengah dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Ballroom Kantor Gubernur, baru-baru ini.
Menegaskan Kedudukan Lembaga
Dalam pernyataannya, Agustinus menekankan pentingnya pemahaman mengenai kedudukan MRP-PPT dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa MRP bukanlah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kendali Gubernur, melainkan mitra sejajar pemerintah.
"Kami adalah mitra pemerintah, bukan OPD. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama Gubernur, untuk menjaga etika komunikasi dalam forum terbuka. Seharusnya kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan satu sama lain," ungkap Agustinus.
Pengawasan Dana Otsus
Selain persoalan etika birokrasi, Agustinus menyoroti fungsi pengawasan yang dimiliki MRP-PPT terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, Gubernur belum memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2024 dan 2025 kepada MRP-PPT.
Ia merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni:
Peraturan Pemerintah No. 107 Pasal 45 Ayat 3, yang mengamanatkan MRP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan Otsus di daerah.
Fokus pada Keamanan Masyarakat
Di akhir tanggapannya, Ketua MRP-PPT juga memberikan catatan kritis mengenai situasi sosial-politik di Provinsi Papua Tengah. Ia meminta pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap rentetan konflik, baik konflik bersenjata maupun konflik sosial, yang masih terjadi di berbagai titik.
Menurut Agustinus, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Ia berharap Gubernur lebih fokus pada upaya penyelesaian konflik dan pemberian jaminan keamanan bagi masyarakat sebelum berbicara lebih jauh mengenai program-program kerja lainnya.
"Pembangunan tidak akan dirasakan manfaatnya secara maksimal jika rakyat masih hidup dalam kekhawatiran akibat konflik. Jaminan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Papua Tengah harus menjadi prioritas utama pemerintah," tutupnya.
